WEBSITE LINKS
Kebijakan MEF & Tantangannya

Bila kita membicarakan MEF atau Minimum Essential Force sejauh ini selalu mengundang kontroversi. Kontroversi akan selalu muncul, selama tidak ditemukan acuan bakunya. Acuan baku dalam hal ini adalah, terminologi minimum, yang pasti akan mengandung makna minimum dari atau terhadap apa. Essential Force, dapat saja diartikan sebagai kebutuhan sebenarnya dan atau kebutuhan yang merupakan inti atau esensi dari kebutuhan itu sendiri. Dalam bayangan, maka essential force adalah kebutuhan riil dari satu kekuatan yang ingin dibangun. Bila itu memang sudah ada, maka dipastikan essential force akan berujud atau seyogyanya berujud sebagai Master Plan dari satu kekuatan inti Angkatan Perang yang diinginkan. Pertanyaannya adalah, apakah Master Plan tersebut sudah ada. Sejauh ini, maka MEF memberikan kesan, satu program pembentukan kekuatan minimal bagi Angkatan Perang kita. Minimum dalam hal ini lebih terkesan disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia.

Lebih jauh lagi, selama ini MEF juga mengesankan bertujuan hanya kepada pengadaan atau procurement dari alutsista TNI. MEF yang diakibatkan oleh keterbatasan dana dan hanya "seolah-olah" berbicara masalah pengadaan alutsista, juga terkesan masih mandiri terdiri dari masing-masing Angkatan. Paling tidak, dari pengamatan selama ini belum terlihat benar keterpaduan dalam perencanaan yang direfleksikan pada pengadaan alutsista tersebut. Selain tidak mengesankan keterpaduan, terlihat pula bahwa penggunaan dana dalam pengadaan alutsista terkesan juga terkonsentrasi pada pembelian saja. Dalam hal ini, tidak terlihat dengan jelas, bagaimana dukungan dana pemeliharaan sebagai akibat dari pengoperasian peralatan alutsista tersebut. Hal ini, sangat mudah terlihat kemudian dari "kesiapan" alutsista pasca pengadaan selesai dilakukan. Demikian pula tidak tergambar dengan baik, proses dari "related program" sebagai aliran dari proses pengadaan satu sistem senjata. Misalnya, paket pelatihan sdm terkait dan pengadaan peralatan dukungan, baik operasional maupun pemeliharaan. Master Plan Satu "postur kekuatan perang", seyogyanya tertuang dalam sebuah Master Plan yang berjangka panjang , bernilai strategis, komprehensif, berkelanjutan dan merefleksikan keterpaduan matra dalam konteks "combat readiness" yang diinginkan sesuai tugas pokok yaitu menjaga kedaulatan Negara. Hal ini biasanya adalah merupakan bagian inti dari satu sistem pertahanan satu Negara, yang mengalir dari kebijakan nasional Negara (National Interest).

Dalam mencapai tujuannya, satu Negara akan berhadapan dengan dua aspek yang pokok yaitu Security dan Prosperity. Didalam aspek Security inilah, sistem pertahanan Negara biasanya dituangkan yang nantinya akan berujud antara lain susunan unsur tempur atau postur Angkatan Perang yang dirumuskan kedalam satu pola yang dikenal dengan terminology "combat readiness". Perbatasan Kritis/Critical Border Dalam format yang sederhana, pertahanan satu Negara adalah laksana pagar dari satu rumah kediaman, dalam kerangka mengantisipasi bahaya ancaman yang datang dari luar. Itu sebabnya, maka setiap Negara akan berusaha membangun pagar keamanan bagi negaranya didaerah perbatasan Negara. Sejarah dunia mencatat bahwa lebih dari 60 % penyebab perang adalah sengketa perbatasan atau "border dispute". Pada kenyataannya, tidaklah mungkin satu Negara membangun pagar di sepanjang kawasan perbatasannya. Maka yang menjadi prioritas adalah daerah perbatasan yang kritis (Critical Border) yang dibangun pagarnya. Sekedar contoh, tembok China, tembok Berlin dan SDI nya Ronald Reagan adalah pagar dan atau pagar imajiner yang dibangun disepanjang kritikal border dalam menjaga keamanan dan pertahanan Negara terhadap kemungkinan datangnya ancaman yang mungkin terjadi. Kesemua itu adalah bagian yang utuh dari upaya satu Negara menjaga kedaulatannya, kehormatannya sebagai satu Bangsa. Di darat, banyak masalah yang dihadapi di daerah perbatasan di Kalimantan, Papua dan beberapa tempat lainnya. Di Laut, kita berhadapan dengan banyak masalah pencurian kekayaan laut kita yang sangat luas itu, serta banyaknya Nelayan kita yang ditangkap oleh pihak keamanan Negara lain diwilayah perairan kita sendiri. Di udara begitu banyak masalah penerbangan liar yang tidak sanggup kita awasi dan atasi dengan baik, sementara beberapa bagian wilayah udara kedaulatan kita berada dalam "pengaturan" Negara lain atas nama "International Aviation Safety Standard". Itu hanyalah beberapa topik yang sangat mudah untuk diangkat dalam konteks "ancaman terhadap kedaulatan Negara" kita. Disisi lain, Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan garis pantai yang terpanjang, alangkah tidak mungkin kita dapat memagari seluruh kawasan perbatasan negeri ini. Lalu bagaimana dan dimana kritikal border yang harus menjadi prioritas untuk segera di pagari. Beberapa pertimbangan berikut ini, akan membawa kita kepada satu kesepakatan, dimana gerangan letak dari daerah perbatasan kritis dari Negara kesatuan Repubblik Indonesia. : 90 % Global transportasi komersial diangkut melalui Laut, dengan jumlah kapal kargo yang mencapai jumlah lebih kurang 53.000 kapal cargo. Lebih dari separuh angkutan laut komersial dunia melewati Selat Malaka, Selat Sunda/Karimata dan Selat Lombok/Makassar. Perkiraan kasar dari aktifitas angkutan laut adalah terdiri dari : 80 % China Crude Oil imports 60 % Japan, Korsel dan Taiwan energy supplies. Sementara itu, sebagai catatan, Oil transportation yang melewati Selat Malaka lebih dari 6 kali lipat terusan Suez. Khusus untuk lalu lintas di Selat Malaka : Setiap harinya lebih dari 3000 kapal niaga yang melintas. Dikawasan ini dilaksanakan Jointly patrolled oleh Negara-negara kawasan terkait yaitu RI,Thailand, Malaysia dan Singapura. ALKI yang paling dalam dan paling luas adalah yang terletak di : Selat Makassar - Lombok/Wetar (ALKI IIIA/B/C) yang posisinya berada di Selatan Timur Indonesia. Nah, uraian tersebut dengan sangat gamblang mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa perbatasan kritis kita adalah yang terletak di Selat Malaka dan di daerah perairan Selatan Timur. Prioritas Kekuatan yang harus dibangun Dari kenyataan yang ada, kedua kritikal border tersebut adalah merupakan daerah perairan yang rawan. Ditambah lagi Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai paling panjang yaitu 54.716 Km. Dengan demikian, bila kita ingin membangun pagar pada kritikal border tersebut, maka tidak bisa tidak kita harus berorientasi kepada kekuatan armada laut. Sekedar catatan sejarah yang patut dicermati, bahwa : "Sejak Dahulu kala, Runtuhnya Negara Pantai di South East Asia oleh kekuatan Barat, adalah karena lemahnya kekuatan laut yang dimiliki dalam menghadapi armada laut Negara-negara Eropa (kolonial)" Kesimpulan ikutannya adalah , sesudah disepakati bahwa We Need Sea Power ! maka harus senantiasa diingat bahwa Sea Power will be Nothing without Air Power, without Air Superiority. (Ingat Tragedi Laut Aru) Ancaman dari Udara.


-----------------------------------------

Berita & Kegiatan Lain

- Sekilas Tentang PS 97
- In Memorium


Copyright 2015. Pandu Sakti 97. All Rights Reserved
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Tentara Nasional Indonesia
slide1 slide2 slide3 slide4
Opini
TENTANG KAMI
HOME  l   FORUM   l   KONTAK